Perkuat Pengawasan, Bawaslu Mamasa Ajak Masyarakat Tolak Politik Uang

Bawaslu Kabupaten Mamasa — Adiwijaya, Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa, melaksanakan kegiatan Diskusi Konsolidasi Demokrasi yang berkaitan dengan isu politik uang bersama masyarakat sipil Kabupaten Mamasa. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 25 Februari 2026, bertempat di Kantor J&T Express Cabang Mambi.

Diskusi ini bertujuan memperkuat pemahaman serta komitmen bersama dalam mencegah praktik politik uang yang dinilai masih menjadi tantangan serius dalam setiap pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Kepala Daerah.

Dalam diskusi tersebut, Adiwijaya menyampaikan bahwa berdasarkan fakta yang terjadi selama ini, praktik politik uang dalam Pemilu dan Pemilihan masih kerap ditemukan, bahkan dinilai lebih masif dalam kontestasi pemilihan kepala daerah. Hal ini menunjukkan bahwa persoalan politik uang masih menjadi pekerjaan rumah bersama dalam menjaga kualitas demokrasi.

Poin penting yang mengemuka dalam diskusi tersebut adalah peranan partai politik, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten, yang masih membutuhkan perhatian serius dalam hal pendidikan politik dan penguatan integritas kader serta tim pemenangan. Dengan beragam cara yang dilakukan oleh oknum tim dalam kontestasi pemilihan kepala daerah, diperlukan penguatan regulasi yang tidak membatasi ruang gerak penanganan pelanggaran politik uang, sehingga setiap dugaan pelanggaran dapat diproses secara optimal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, peserta diskusi sepakat bahwa kesadaran masyarakat, partai politik, maupun peserta pemilihan menjadi faktor utama yang sangat mempengaruhi kualitas demokrasi. Tanpa adanya kesadaran kolektif untuk menolak praktik politik uang, upaya penindakan semata tidak akan cukup untuk memberikan efek jera.

Dalam forum tersebut juga ditegaskan bahwa membangun kesadaran demokrasi harus dimulai dari lingkup terkecil, yaitu individu, kemudian keluarga, lingkungan masyarakat, hingga kehidupan berbangsa dan bernegara. Pendidikan politik yang berkelanjutan dan partisipatif menjadi kunci dalam menciptakan budaya politik yang bersih dan berintegritas.