Bawaslu Mamasa Gelar Rapat Koordinasi dengan SMKN 1 Aralle Bahas Pendidikan Politik Pemilih Pemula

Bawaslu Kabupaten Mamasa — Pada Selasa, 28 Oktober 2025, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamasa mengadakan pertemuan koordinasi bersama pihak SMK Negeri 1 Aralle. Pertemuan ini diselenggarakan untuk merancang pelaksanaan program pendidikan politik yang ditujukan kepada siswa sebagai pemilih pemula, sekaligus mensosialisasikan prinsip netralitas bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bertugas di lingkungan institusi pendidikan tersebut.

Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa, Adiwijaya, menjelaskan bahwa inisiatif ini adalah wujud dari strategi pencegahan yang dijalankan oleh Bawaslu dalam menyambut penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan serentak mendatang. Program ini diharapkan mampu menanamkan pemahaman politik yang positif dan membangun di kalangan siswa yang akan menjadi pemilih untuk pertama kalinya.

"Ini adalah bentuk nyata dari peran pencegahan Bawaslu menjelang Pemilu. Kami berkeinginan kuat untuk menanamkan nilai-nilai demokrasi dan kesadaran berpolitik yang baik kepada siswa sejak usia dini," terang Adiwijaya.

Adiwijaya juga menegaskan bahwa program ini lahir sebagai respons terhadap masukan dari Tenaga Ahli Komisi II DPR RI yang disampaikan saat kegiatan Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu bersama Mitra Kerja yang digelar Bawaslu Kabupaten Mamasa sebelumnya.

Harapannya, melalui pendidikan politik ini, siswa-siswi SMK Negeri 1 Aralle dapat berkembang menjadi pemilih yang cerdas, memiliki daya kritis, serta bertanggung jawab saat menentukan pilihan politiknya kelak.

Di sisi lain, Kepala SMK Negeri 1 Aralle, Syamsul, S.Pd.I, mengungkapkan rasa terima kasih dan apresiasi tinggi atas rencana Bawaslu Kabupaten Mamasa untuk menggelar kegiatan pendidikan politik di sekolah yang ia pimpin. Ia menilai kegiatan semacam ini sangat vital untuk membangun kesadaran berpolitik yang sehat di kalangan generasi muda.

"Kami sangat menghargai kepedulian Bawaslu Mamasa terhadap pendidikan politik bagi siswa. Ini adalah langkah positif dalam membentuk karakter generasi muda yang memiliki wawasan kebangsaan dan tanggung jawab demokratis," ungkap Syamsul.

Syamsul menambahkan bahwa pihak sekolah bersedia memberikan dukungan penuh dan menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk terselenggaranya kegiatan tersebut, mulai dari waktu, ruangan, hingga koordinasi teknis. Akan tetapi, dengan mempertimbangkan kesibukan jadwal pembelajaran dan ketidakhadiran sejumlah guru pada hari-hari tertentu, pihak sekolah mengajukan usulan agar kegiatan pendidikan politik dilaksanakan pada Sabtu, 8 November 2025.