Bawaslu Mamasa Gelar Kegiatan Penguatan Kelembagaan Bersama Mitra Kerja, Wujudkan Pemilu Berintegritas

Bawaslu Kabupaten Mamasa, — Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamasa menggelar kegiatan bertajuk “Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mamasa Bersama Mitra Kerja” dengan tema “Sinergitas antara Bawaslu dan Mitra Kerja untuk Mewujudkan Pemilu yang Berintegritas”, yang berlangsung di Matana II, Sabtu (18/10/2025).

Kegiatan ini dihadiri oleh Bupati Mamasa, jajaran Forkopimda, pimpinan OPD mitra kerja, lembaga keagamaan, lembaga adat, organisasi pemuda dan kemahasiswaan, perwakilan perguruan tinggi mitra Bawaslu, serta perwakilan media massa.
Hadir pula dua Tenaga Ahli Komisi II DPR RI serta penggiat pemilu nasional sebagai narasumber dalam kegiatan tersebut.

Dalam sambutannya, Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa, Rustam, menyampaikan rasa syukur atas kesempatan dapat berkumpul bersama dalam kegiatan penting ini.

“Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua dapat hadir di tempat ini dalam keadaan sehat untuk mengikuti kegiatan Penguatan Kelembagaan Bawaslu Kabupaten Mamasa bersama mitra kerja,” ujarnya.

Rustam menyebut bahwa kegiatan ini menjadi istimewa karena menghadirkan narasumber dari Tenaga Ahli Komisi II DPR RI dan pegiat pemilu nasional, yang diharapkan dapat memperluas wawasan dan memperdalam pemahaman tentang pengawasan pemilu.

Sebagai lembaga pengawas, Bawaslu menyadari bahwa tidak mungkin bekerja sendirian untuk memastikan terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas.

“Proses pemilu sangat kompleks, melibatkan banyak pihak, sehingga dibutuhkan sinergi, komunikasi, serta komitmen bersama antara Bawaslu dan seluruh mitra kerja di berbagai sektor. Dukungan dari pemerintah daerah, lembaga pendidikan, organisasi masyarakat sipil, media, serta masyarakat umum sangat penting untuk mewujudkan pemilu yang bermartabat dan berkeadilan,” tambahnya.

Rustam juga menegaskan bahwa kegiatan ini menjadi momentum memperkuat koordinasi dan memperdalam pemahaman terhadap peran serta tanggung jawab masing-masing lembaga mitra.

Selain itu, ia menyoroti dinamika politik nasional yang sedang berkembang, khususnya terkait proses revisi Undang-Undang Pemilu oleh DPR RI. Menurutnya, hal tersebut akan membawa penyesuaian baru terhadap sistem dan mekanisme penyelenggaraan pemilu, termasuk kemungkinan pemisahan antara pemilu nasional dan daerah.

“Tentu hal ini menjadi perhatian penting bagi seluruh penyelenggara dan pengawas pemilu agar dapat menyesuaikan diri terhadap dinamika regulasi yang baru,” jelasnya.

Rustam mengajak seluruh mitra kerja untuk terus menjaga integritas, netralitas, dan independensi dalam setiap langkah.

“Hanya dengan semangat kebersamaan dan komitmen terhadap nilai-nilai integritas dan profesionalisme, kita dapat membangun demokrasi yang berkeadilan dan bermartabat, khususnya di Kabupaten Mamasa yang kita cintai,” pungkasnya.

Ia menutup sambutannya dengan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan ini, serta permohonan maaf apabila terdapat hal-hal yang kurang berkenan selama acara berlangsung.

Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat, Hamrana Hakim, dalam sambutannya menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan yang dinilainya sebagai wujud kerja sama strategis antara Bawaslu RI dan Komisi II DPR RI, dengan melibatkan berbagai elemen bangsa  mulai dari pemantau pemilu, organisasi masyarakat, hingga kalangan pemuda dan mahasiswa.

“Kegiatan ini menjadi bukti komitmen nyata untuk memperkuat sinergitas antara Bawaslu dan mitra kerja dalam mendorong pengawasan partisipatif di seluruh tingkatan,” ungkapnya.

Hamrana juga menyampaikan kekagumannya terhadap keindahan dan kesejukan Kabupaten Mamasa yang menurutnya selalu memberikan kesan mendalam setiap kali berkunjung.

Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa pemilu bukan sekadar agenda politik lima tahunan, tetapi merupakan pondasi demokrasi dan sarana kedaulatan rakyat.

“Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan berintegritas adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya penyelenggara, tetapi seluruh masyarakat. Pengawasan tidak akan optimal tanpa dukungan masyarakat luas,” jelasnya.

Ia juga menyinggung keberhasilan Kabupaten Mamasa dalam penyelenggaraan Pilkada 2024, yang berlangsung aman dan damai tanpa gugatan di Mahkamah Konstitusi.

“Ini adalah prestasi yang patut diapresiasi. Kabupaten Mamasa menjadi contoh nyata bagaimana sinergitas dan partisipasi masyarakat dapat menciptakan pesta demokrasi yang kondusif,” ujar Hamrana.

Kehadiran Komisi II DPR RI dalam kegiatan ini, lanjutnya, merupakan bentuk nyata komitmen pemerintah dalam memperkuat kelembagaan Bawaslu serta memastikan pelaksanaan demokrasi di daerah berjalan semakin baik.

Menutup sambutannya, Hamrana menyampaikan pantun yang mengundang tawa dan tepuk tangan peserta:

Burung merpati terbang berseri, hinggap sebentar di pohon jati; selamat datang di Mamasa bapak dan ibu pemateri, semoga betah dan kembali lagi nanti.

Bunga mawar mekar di taman, harumnya semerbak ke penjuru kota; jika ada salah dalam ucapan, mohon maaf tulus dari saya yang berbicara.

Ia kemudian mengajak seluruh peserta untuk bersama-sama meneriakkan slogan Bawaslu:
“Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan Keadilan Pemilu!”

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Mamasa, Welem Sambolangi, memberikan apresiasi  kepada Bawaslu Kabupaten Mamasa dan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat atas terselenggaranya kegiatan yang dinilainya sangat penting bagi penguatan demokrasi di daerah.

“Proses demokrasi adalah kerinduan kita semua. Demokrasi bukan hanya agenda politik lima tahunan, tetapi proses yang terus bergerak, dinamis, dan membutuhkan penyesuaian terhadap perubahan regulasi,” ujar Bupati.

Ia menyampaikan penghargaan kepada seluruh penyelenggara Pilkada 2024 di Kabupaten Mamasa, baik KPU, Bawaslu, maupun aparat keamanan yang telah menjalankan tugas dengan profesional, netral, dan independen.

“Kami bangga karena seluruh tahapan Pilkada  mulai dari sosialisasi hingga pelantikan — dapat berjalan dengan aman, tertib, dan damai. Tidak adanya gugatan menunjukkan kepercayaan publik yang tinggi terhadap penyelenggara,” tegasnya.

Bupati juga menekankan pentingnya pendidikan politik, tidak hanya bagi pemilih tetapi juga bagi para politisi.

“Tertibnya penyelenggara saja tidak cukup. Politisi juga harus tertib. Kita semua perlu memahami batasan, hak, dan kewajiban masing-masing agar demokrasi berjalan sehat,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati juga mengusulkan kepada Komisi II DPR RI agar dalam pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu, posisi Aparatur Sipil Negara (ASN) dapat disamakan dengan TNI dan Polri terkait hak pilih, demi menjaga profesionalisme dan menghindarkan ASN dari tekanan politik.

“Usulan ini bukan untuk mengurangi hak ASN, tetapi justru untuk melindungi mereka agar tetap fokus bekerja profesional tanpa beban politik setiap momentum pemilu,” tambahnya.

Mengakhiri sambutannya, Bupati Mamasa mengajak seluruh pihak untuk terus menjaga semangat kebersamaan dalam memperkuat demokrasi dan menjadikan pesta demokrasi benar-benar sebagai pestanya rakyat, bukan sumber ketegangan masyarakat.

Usai pembukaan resmi yang ditandai dengan pemukulan gendang oleh Bupati Mamasa, kegiatan dilanjutkan dengan sesi panel yang menghadirkan sejumlah narasumber, antara lain:

• Andi Zastrawai – Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, dengan materi “Evaluasi dan Permasalahan Pemilu 2024 Menuju Penguatan Bawaslu ke Depan”

• Salman Nasution – Tenaga Ahli Komisi II DPR RI, dengan materi “Sinergi Bersama Mitra dalam Penguatan Kelembagaan Pengawas Pemilu”  Moderator sesi Pertama Rustam Ketua Bawaslu Kabupaten Mamasa

• Robby Robert Repi – Penggiat Pemilu, dengan materi “Evaluasi Pengawasan serta Proyeksi Langkah Strategis Penguatan Kelembagaan dan Pengawasan Partisipatif”

• Dian Permana – Penggiat Pemilu, melalui Zoom Meeting, dengan materi “Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu 2024 dan Penyerapan Aspirasi Penguatan Pengawasan Pemilu” Moderator sesi kedua Adiwijaya Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa

Sesi tanya jawab yang berlangsung interaktif memperkaya wawasan peserta, terutama dalam menghadapi dinamika dan tantangan pengawasan pemilu ke depan.