Bawaslu Kabupaten Mamasa menggelar sosialisasi Pengawasan Fasilitasi dan Pembinaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses pada Pemilihan Serentak 2024

Bawaslu Kabupaten Mamasa- Dalam rangka mempersiapkan Pemilihan Serentak Tahun 2024, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamasa menggelar sosialisasi  "Pengawasan Fasilitasi dan Pembinaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses". Kegiatan ini berlangsung pada tanggal, 23 Oktober 2024 di Aula Matana II, dan dibuka oleh Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan Parmas dan Humas (HP2H), Adiwijaya.

Kegiatan yang dihadiri oleh anggota Panwascam (Kordiv.HP2H) se-Kabupaten Mamasa beserta staf  ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai pengawasan pemilu serta pencegahan pelanggaran yang mungkin terjadi selama proses pemilihan.

Dalam sambutannya, Adiwijaya menekankan beberapa hal penting yang menjadi substansi utama kegiatan ini. Ia mengungkapkan bahwa pencegahan pelanggaran harus menjadi fokus utama, terutama di era digital saat ini. "Kita perlu mengawasi isu-isu yang berkembang di media sosial, termasuk potensi pelanggaran terkait SARA, penyebaran hoaks, serta menjaga netralitas ASN dan kepala desa. Jajaran Panwascam Kecamatan untuk tetap aktif melakukan pengawasan siber  Oleh karnanya upaya pencegahan menjadi sangat penting untuk terus di lakukan baik di sosial media maupun secara lansung menyampaiakan kepada masyarakat" ujarnya.

Selanjutnya, Adiwijaya menyoroti pentingnya pengawasan Daftar Pemilih Tambahan (DPTb). Ia mengharapkan agar seluruh anggota Panwas dapat terus melakukan koordinasi dan kolaborasi yang baik dengan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS). "Dengan kerjasama yang solid, kita dapat memastikan data yang dihasilkan melalui pengawasan lebih akurat dan maksimal," lanjutnya.

Materi sosialisasi dibagi menjadi beberapa sesi. Pertama, Harun Al Rasyid, Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan SDM KPU Kabupaten Mamasa, menyampaikan tentang sosialisasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024. Ia menjelaskan berbagai mekanisme untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dan pentingnya pendidikan pemilih.

Sesi kedua oleh S. Muchtadin Al Attas, Dosen Universitas Sulawesi Barat yang membahas fasilitasi dan pembinaan pencegahan pelanggaran serta sengketa proses pada Pemilihan Serentak 2024. Ia memberikan wawasan mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencegah pelanggaran dan menyelesaikan sengketa yang mungkin terjadi.

Sesi terakhir adalah simulasi penggunaan aplikasi Siwaslih (Sistem Pengawasan Pemilu) yang dipandu oleh tim Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat. Simulasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman praktis kepada peserta mengenai pengawasan pemilu berbasis teknologi.

Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas pengawasan dan kesiapan Panwas dalam menghadapi tantangan pada Pemilihan Serentak 2024. Dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh, diharapkan seluruh anggota Panwas dapat bekerja secara efektif dan memastikan pemilu berjalan lancar, transparan, dan akuntabel.

Sosialisasi ini menjadi langkah penting dalam persiapan pengawasan pemilu yang lebih baik. Semua pihak diharapkan dapat bersinergi demi terciptanya pemilu yang demokratis dan berintegritas.