Semua Tenaga Honor Bawaslu Kabupaten Mamasa resmi jadi P3K

Bawaslu Kabupaten Mamasa – Hari ini, Rabu (1/10/2025), menjadi momentum penting bagi Bawaslu Kabupaten Mamasa. Salah seorang tenaga honor, Nindi Dewi Ipo, resmi dilantik sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) dalam prosesi yang digelar secara daring oleh Bawaslu Republik Indonesia, bersamaan dengan pelantikan P3K di seluruh Indonesia pada Tahun Anggaran 2024 Tahap II.

Pelantikan yang dilaksanakan secara serentak se-Indonesia ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan kepastian status kepegawaian bagi tenaga honorer di lingkungan instansi pemerintah, termasuk Bawaslu. Walaupun prosesi digelar secara virtual, pelantikan berlangsung khidmat dan tetap meneguhkan komitmen para pegawai yang dilantik untuk mengabdi dengan penuh dedikasi dan profesionalisme.

Koordinator Sekretariat Bawaslu Kabupaten Mamasa, Edison, dalam kesempatan tersebut menyampaikan rasa syukur atas pelantikan ini. Ia menegaskan bahwa Nindi Dewi Ipo adalah tenaga honor terakhir di Bawaslu Kabupaten Mamasa yang resmi beralih status menjadi P3K. Dengan demikian, seluruh tenaga honor di Bawaslu Mamasa kini telah memiliki status kepegawaian P3K.

Menurut Edison, pelantikan tersebut membawa arti penting bagi Bawaslu Mamasa. “Dengan dilantiknya Ibu Nindi Dewi Ipo sebagai tenaga honor terakhir, maka seluruh pegawai honorer Bawaslu Mamasa kini telah berstatus P3K. Ini bukan sekadar formalitas, melainkan langkah strategis untuk memperkuat kelembagaan dan meningkatkan profesionalitas kerja,” ujarnya.

Usai prosesi pelantikan daring bersama Bawaslu RI,  dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dari jajaran Bawaslu Mamasa. Momen tersebut berlangsung penuh keakraban, menandai rasa syukur bersama atas capaian yang diraih, sekaligus harapan besar agar status baru ini semakin memacu semangat kinerja dalam mendukung pengawasan Pemilu dan Pemilihan di daerah.

Dengan selesainya proses pelantikan seluruh tenaga P3K, Bawaslu Kabupaten Mamasa kini diperkuat oleh jajaran sumber daya manusia yang lebih mapan dan berdaya saing. Kehadiran pegawai dengan status baru ini diharapkan mampu menghadirkan peningkatan kualitas kerja, memperkukuh integritas, dan menumbuhkan loyalitas aparatur dalam menjalankan mandat pengawasan secara profesional.