Perkuat Akurasi Data Pemilih, Bawaslu Mamasa Hadiri Rapat Koordinasi PDPB Sulbar di Kabupaten Polmas

Bawaslu Kabupaten Mamasa – Guna memperkuat ketepatan data pemilih, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Mamasa mengambil bagian dalam Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2025. Kegiatan yang digagas Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat ini dipusatkan di Kantor Bawaslu Kabupaten Polewali Mandar pada Senin, 29 September 2025.

Forum ini menjadi tindak lanjut atas implementasi Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. Tujuannya adalah menilai efektivitas pelaksanaan pengawasan, memperbaiki strategi yang sudah diterapkan, sekaligus memperkuat langkah pencegahan agar daftar pemilih tetap terjaga kualitasnya.

Dalam agenda tersebut, setiap Bawaslu kabupaten/kota di Sulawesi Barat diberikan kesempatan menyampaikan laporan menyeluruh dengan tiga poin utama. Pertama, pemaparan data hasil pencegahan yang telah dilakukan hingga triwulan ketiga tahun berjalan. Kedua, pelaporan temuan-temuan khusus dalam pengawasan PDPB. Ketiga, penyajian inovasi dan praktik terbaik yang diterapkan, termasuk keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengawasan.

Adiwijaya, Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kabupaten Mamasa Bersama staf, Dalam laporannya, ia memaparkan sejumlah capaian yang berhasil diraih, menguraikan kendala yang ditemui di lapangan, serta memperkenalkan berbagai inovasi untuk memperluas cakupan pendaftaran pemilih.

Kehadiran Bawaslu Mamasa dalam forum ini tidak hanya dimaknai sebagai sarana penyampaian kinerja, tetapi juga sebagai ruang berbagi pengalaman dan belajar bersama antar pengawas pemilu di Sulawesi Barat. Melalui diskusi terbuka yang berlangsung, diharapkan muncul pendekatan baru yang lebih efektif dan adaptif dalam menjaga validitas data pemilih.

Menutup kegiatan, Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat menekankan pentingnya menyatukan persepsi dan meningkatkan koordinasi lintas lembaga pengawas. Kolaborasi yang erat dinilai menjadi kunci agar pengawasan PDPB dapat berjalan dengan tepat, transparan, serta mampu menjawab tantangan yang mungkin muncul pada tahapan pemilu berikutnya.