Dari Aralle, Bawaslu Mamasa Serukan Perlawanan terhadap Politik Uang
|
MAMASA — Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa, Adiwijaya, melaksanakan konsolidasi demokrasi bersama masyarakat sipil dan petani nilam di Kecamatan Aralle, Kabupaten Mamasa, pada 8 Oktober 2026. Kegiatan tersebut menjadi ruang diskusi untuk membahas isu politik uang serta pentingnya peran masyarakat dalam menjaga proses demokrasi yang berintegritas.
Dalam kegiatan tersebut, konsolidasi melibatkan lima orang masyarakat sipil dari kalangan petani Nilam. Diskusi berlangsung dengan menggali pandangan masyarakat mengenai praktik politik uang, faktor yang memengaruhinya, serta langkah yang dapat dilakukan secara bersama-sama untuk mencegah praktik tersebut.
Dalam diskusi, salah satu poin yang mengemuka adalah pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, sosialisasi politik, serta penguatan ekonomi masyarakat sebagai bagian dari upaya mencegah politik uang. Selain itu, peserta diskusi juga menilai perlunya penerapan sanksi yang tegas terhadap pelaku politik uang, baik berupa sanksi administratif maupun sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Salah seorang masyarakat yang menjadi teman diskusi mengungkapkan bahwa politik uang masih dipandang sebagai sesuatu yang lumrah dalam kehidupan politik masyarakat.
“Pada saat pemilihan ini saja kami bisa dapatkan itu, setelah selama lima tahun mereka sudah hilang entah ke mana.”
Pernyataan tersebut menggambarkan adanya pandangan di sebagian masyarakat bahwa pemberian dalam momentum pemilihan merupakan sesuatu yang biasa terjadi. Kondisi tersebut menjadi salah satu tantangan dalam membangun kesadaran masyarakat bahwa hak politik tidak semestinya dipengaruhi oleh pemberian atau imbalan tertentu.
Adiwijaya menyampaikan bahwa politik uang merupakan persoalan yang perlu menjadi perhatian bersama karena dapat memengaruhi kualitas demokrasi. Menurutnya, pendekatan kepada masyarakat melalui diskusi dan sosialisasi menjadi salah satu langkah penting untuk membangun pemahaman mengenai bahaya politik uang.
“Politik uang memang menjadi sebuah masalah dalam setiap pesta demokrasi. Sentuhan tim secara langsung kepada masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara. Karena itu, pemberantasannya menjadi tanggung jawab bersama,” ujar Adiwijaya dalam diskusi tersebut.
Ia menambahkan, Bawaslu Kabupaten Mamasa terus mendorong masyarakat untuk memahami bahwa politik uang bukan sekadar persoalan pemberian materi, tetapi juga berkaitan dengan kualitas partisipasi masyarakat dalam menentukan pilihan politik secara bebas dan bertanggung jawab.
Melalui konsolidasi demokrasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamasa mengajak masyarakat untuk ikut berperan dalam mencegah dan melaporkan dugaan politik uang serta membangun kesadaran bahwa demokrasi membutuhkan partisipasi masyarakat yang kritis dan berintegritas.
Penulias : Hardi
Foto : Hardi