Lompat ke isi utama

Berita

Cegah Masalah Sejak Dini, Bawaslu Mamasa Sampaikan Saran Perbaikan

Foto

Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa Adiwijaya menghadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026              di Kantor KPU Rabu (23/9/2026).

Mamasa— Bawaslu Kabupaten Mamasa menyampaikan sejumlah catatan hasil pengawasan dalam Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 yang dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Mamasa, Rabu (23/9/2026).

Dalam rapat tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa, Adiwijaya, menyampaikan bahwa pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih terus dilakukan untuk memastikan data pemilih yang dihasilkan akurat, mutakhir, komprehensif, serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Sebagaimana tugas dan kewenangan Bawaslu, kami terus melakukan pengawasan terhadap proses pemutakhiran data pemilih, termasuk pelaksanaan Coktas. Kami menyampaikan beberapa hasil pengawasan dan catatan yang perlu menjadi perhatian bersama,” ujar Adiwijaya dalam rapat tersebut.

Adiwijaya menjelaskan, salah satu hasil pengawasan Bawaslu berkaitan dengan sejumlah data pemilih yang masih perlu dilakukan pencermatan dan perbaikan. Mengingat proses pemutakhiran masih berlangsung hingga 26 September 2026, Bawaslu telah menyiapkan saran perbaikan berdasarkan hasil pengawasan di lapangan.

Dalam rapat koordinasi tersebut, Bawaslu Kabupaten Mamasa secara resmi menyerahkan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Mamasa melalui Surat Nomor: 9/PM.00.02/K.SR-02/09/2026 tentang Saran Perbaikan. Saran perbaikan tersebut disusun berdasarkan hasil pengawasan langsung dan uji petik yang dilakukan Bawaslu Kabupaten Mamasa pada tahapan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2026 periode Juli sampai dengan September 2026. Berdasarkan hasil pengawasan tersebut, Bawaslu menemukan 29 pemilih yang Tidak Memenuhi Syarat (TMS) namun masih tercantum dalam daftar pemilih. Dari jumlah tersebut, 27 pemilih diketahui telah meninggal dunia dan 2 pemilih telah pindah domisili. Temuan tersebut menjadi bagian penting dari saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu kepada KPU Kabupaten Mamasa untuk segera dilakukan pencermatan dan tindak lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut Adiwijaya, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya pencegahan agar data pemilih yang nantinya ditetapkan benar-benar memenuhi syarat dan sesuai dengan kondisi faktual di lapangan.

Selain itu, Bawaslu memberikan perhatian khusus terhadap data pemilih disabilitas. Berdasarkan pengalaman dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan sebelumnya, masih terdapat data pemilih yang masuk dalam kategori disabilitas namun kondisi faktualnya perlu dicermati kembali.

“Data pemilih disabilitas perlu diteliti dan diverifikasi dengan baik agar kategorinya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Hal ini penting untuk mencegah potensi persoalan di TPS, khususnya terkait pendampingan atau perwakilan pemilih,” jelasnya.

Bawaslu juga menyampaikan hasil pengawasan terkait pemilih yang telah pindah domisili. Ditemukan adanya pemilih yang telah berpindah ke luar daerah, termasuk ke Kalimantan, dan telah memiliki dokumen atau proses pindah yang diterbitkan. Kondisi tersebut perlu ditindaklanjuti agar data pemilih Kabupaten Mamasa tetap sesuai dengan kondisi faktual.

Catatan lainnya berkaitan dengan pemilih yang telah menjadi anggota TNI atau Polri. Bawaslu meminta agar data tersebut dicermati dan disesuaikan, mengingat anggota TNI dan Polri yang masih aktif tidak memiliki hak pilih.

Di sisi lain, Bawaslu juga mengingatkan pentingnya pencermatan terhadap anggota TNI atau Polri yang telah memasuki masa purnawirawan dan memenuhi persyaratan sebagai pemilih agar dapat kembali terakomodasi dalam data pemilih sesuai ketentuan.

Selanjutnya, pemutakhiran juga perlu memperhatikan pemilih baru, termasuk masyarakat yang telah berusia 17 tahun maupun yang telah menikah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk memastikan setiap warga negara yang memenuhi syarat dapat terakomodasi dalam data pemilih.

Bawaslu turut menyoroti pemilih yang berada di wilayah perbatasan sebagai salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian dalam pemutakhiran data. Menurut Adiwijaya, pencermatan sejak dini diperlukan untuk meminimalkan potensi persoalan data pemilih dalam menghadapi Pemilu Tahun 2029.

Selain pengawasan langsung terhadap data pemilih, Bawaslu Kabupaten Mamasa juga terus melakukan konsolidasi demokrasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai PDPB. Dari kegiatan tersebut, Bawaslu melihat masih terdapat masyarakat yang belum memahami mekanisme pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, termasuk bagaimana menyampaikan informasi apabila terjadi perubahan status atau kondisi pemilih.

“Partisipasi masyarakat sangat penting. Informasi yang disampaikan masyarakat dapat membantu pengawasan dan memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir, dan komprehensif,” kata Adiwijaya.

Di akhir penyampaiannya, Adiwijaya berharap koordinasi dan kerja sama antara Bawaslu, KPU, pemerintah daerah, TNI, Polri, serta seluruh stakeholder terus diperkuat. Menurutnya, pemutakhiran data pemilih merupakan tanggung jawab bersama yang membutuhkan dukungan dan partisipasi seluruh pihak.

Penulis dan Foto : Humas Bawaslu Mamasa

Editor : Humas Bawaslu Mamasa

Tag
Berita