Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Soroti Akurasi PDPB Mamasa, Data Pemilih Harus Valid dan Terverifikasi

Foto

Foto bersama dan penyerahan berita acara Rekapitulasi Hasil Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan triwulan III (ketiga) tahun 2026 oleh KPU Kabupaten Mamasa kepada Bawaslu Provinsi dan Kabupaten

MAMASA — Anggota Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Hamrana Hakim bersama Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa Adiwijaya melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan III Tahun 2026 yang dilaksanakan KPU Kabupaten Mamasa, Selasa (29/9/2026), di Kantor KPU Kabupaten Mamasa.

Kehadiran Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat dan Bawaslu Kabupaten Mamasa pada rapat pleno tersebut menjadi bagian dari upaya pengawasan terhadap pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Pengawasan dilakukan untuk memastikan setiap data pemilih yang disusun memenuhi aspek akurasi, kemutakhiran, kelengkapan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Rapat pleno turut dihadiri perwakilan Forkopimda Kabupaten Mamasa, Kapolres Mamasa, Dandim, perwakilan Kejaksaan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mamasa, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Badan Pusat Statistik, serta perwakilan partai politik.

Dalam penyampaiannya, Hamrana Hakim mengapresiasi KPU Kabupaten Mamasa dan seluruh stakeholder yang hadir dalam rapat pleno. Ia menyampaikan bahwa kehadiran Bawaslu Provinsi merupakan bagian dari monitoring untuk memastikan pelaksanaan pengawasan PDPB oleh Bawaslu Kabupaten Mamasa berjalan sesuai dengan ketentuan.

Hamrana menyampaikan bahwa Bawaslu sebelumnya telah memberikan 29 saran perbaikan data, yang terdiri atas 27 pemilih meninggal dunia dan 2 pemilih karena pindah domisili atau perubahan elemen data. Berdasarkan koordinasi dengan KPU Kabupaten Mamasa, seluruh data tersebut telah ditindaklanjuti dan ditetapkan sebagai Tidak Memenuhi Syarat (TMS).

Ia juga menyoroti pembaruan data pada Cek DPT Online yang terkadang belum langsung menampilkan perubahan data yang telah diperbarui dalam sistem. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi bahan evaluasi secara berjenjang hingga tingkat nasional.

Terkait pemilih penyandang disabilitas, Hamrana menekankan pentingnya memastikan pemilih yang memenuhi syarat tetap terakomodasi dalam daftar pemilih. Ia menyebut masih terdapat kendala, termasuk dalam proses perekaman dan pengurusan dokumen kependudukan, sehingga koordinasi antara KPU, Dukcapil, Dinas Sosial, dan stakeholder terkait perlu terus diperkuat.

Hamrana juga menyampaikan hasil pemantauan Bawaslu sebagai bagian dari early warning system terhadap proses PDPB Tahun 2026. Jumlah pemilih baru berkurang 1 orang karena pemilih tersebut telah terdata di provinsi lain. Sementara itu, jumlah pemilih TMS meningkat dari 1.064 menjadi 1.086, atau bertambah 22 data.

Dari 22 data TMS tersebut, 16 data telah diketahui sumber perubahannya, sementara 6 data masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Bawaslu meminta agar setiap perubahan data dapat dijelaskan berdasarkan sumber dan dokumen yang valid.

Hamrana juga mengingatkan pentingnya ketelitian dalam proses input data. Berdasarkan hasil evaluasi di tingkat nasional, salah satu persoalan yang ditemukan dalam saran perbaikan PDPB di sejumlah daerah berkaitan dengan kesalahan input operator atau human error. Karena itu, setiap perubahan data harus dilakukan secara teliti dan dapat dipertanggungjawabkan.

Selain itu, Hamrana menekankan agar seluruh masukan dari stakeholder yang disampaikan dalam rapat pleno dicantumkan dalam Berita Acara (BA). Ia mengapresiasi KPU Kabupaten Mamasa yang tetap konsisten mendokumentasikan berbagai masukan stakeholder dalam Berita Acara.

Sementara itu, Adiwijaya menyampaikan bahwa berdasarkan hasil pengawasan terdapat sekitar 358 data pemilih yang mengalami penambahan. Data tersebut menjadi salah satu bahan yang perlu diperhatikan dan diminta sebagai pendukung laporan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Mamasa.

Adiwijaya juga menyoroti data pemilih penyandang disabilitas. Berdasarkan data yang diterima, terdapat 1.441 pemilih dari Dinas Sosial, sementara data KPU mencapai 2.117 pemilih. Perbedaan tersebut, menurutnya, perlu dicermati dan diverifikasi bersama agar data yang ditetapkan benar-benar sesuai dengan kategori yang berlaku.

Ia juga menyampaikan adanya temuan terkait pemilih yang tercatat sebagai penyandang disabilitas, namun setelah dilakukan pengecekan belum tentu sesuai dengan kategori disabilitas. Karena itu, verifikasi terhadap data tersebut dinilai penting sebelum ditetapkan dalam daftar pemilih.

Selain persoalan tersebut, Adiwijaya meminta perhatian terhadap pemilih yang berada di wilayah perbatasan maupun wilayah dengan akses terbatas. Menurutnya, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian bersama agar hak pilih masyarakat tetap dapat terakomodasi dengan baik.

Adiwijaya juga menekankan perlunya pencermatan terhadap data anggota TNI dan Polri. Data tersebut perlu diverifikasi untuk memastikan status anggota TNI dan Polri sesuai dengan ketentuan sehingga tidak terjadi kesalahan dalam daftar pemilih.

Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat bersama Bawaslu Kabupaten Mamasa menegaskan bahwa setiap proses pemutakhiran data pemilih harus dilakukan secara akurat, mutakhir, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan. Perubahan data harus berdasarkan informasi yang jelas dan valid, dengan tetap memastikan hak pilih masyarakat yang memenuhi syarat tidak terabaikan.

Penulis : Hardi D

Foto : Rio R

Tag
Berita