Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Gelar Bimbingan Teknis Pengawasan Pencalonan Kepala Daerah 2024

Bawaslu Kabupaten Mamasa - Anggota Bawaslu Kabupaten Mamasa Marthen Buntupasau, Adiwijaya bersama Koodinator Sekretariat Edison mengikuti kegiatan bimbingan teknis pengawasan tahapan pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang dilaksanakan Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat di Aula Hotel Villa Bogor Majene, Minggu (25/08/2024)

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Jony Rambulangi  dalam sambutannya menyampaikan pentingnya Bimbingan Teknis ini dilaksanaka yang bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai tahapan pencalonan dan pengawasan, serta mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam proses ini, mengingat proses pencalonan sudah akan dimulai” ujar

Melalui Bimtek ini, diharapkan seluruh pihak yang terlibat dapat memiliki pemahaman yang sama tentang peraturan dan prosedur yang berlaku. Hal ini penting untuk memastikan bahwa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 berjalan dengan lancar dan adil. hari ini juga dilakukan pemetaan potensi masalah pencalonan ujar Kordiv HPS Bawaslu Provinsi Sulawesi Barat Arhamsyah.

dalam kegiatan tersebut masing-masing kabupaten menyampaikan pemetaan potensi masalah pencalonan yang munkin terjadi pada saat proses pencalonan Pilkada Tahun 2024.

Kordiv. Penanganan Pelanggaran dan Sengketa Kabupaten Mamasa Marthen Buntupasau dalam sesi tanya Jawab dengan Anggota Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Barat yang juga Narasumber dalam kegiatan tersebut Supriadi Narno mengharapkan agar  Bawaslu Kabupaten dapat  diberikan  Akses yang seluas-luasnya untuk dapak mengakses  aplikasi SILON, dan juga semua dokumen Fisk dari setiap calon diberikan kepada  Bawslu Kabupaten.

Dengan adanya Bimbingan Teknis ini, diharapkan proses pencalonan dalam pemilihan serentak Tahun 2024 akan berjalan dengan baik, serta dapat memberikan kepercayaan yang lebih besar kepada masyarakat dalam proses demokrasi.